KABAR TERKINI
Berita Priangan — Akurat • Tepat • Terpercaya
RUANG IKLANIKLAN ATAS

Banyak PKBM di Sumedang Diduga Manipulasi Data Siswa dan Rangkap Jabatan, Pemerhati Pendidikan Desak APH Bertindak



SUMEDANG, PFN.Asia - Aparat Penegak Hukum (APH) didesak segera melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran hukum yang terindikasi korupsi anggaran negara yang dilakukan banyak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Sumedang.


Desakan tersebut disampaikan Pemerhati Pendidikan, Edi Sutiyo, yang juga Ketua Umum Simpe Nasional dan Pembina Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI).


Menurut Edi, modus yang dilakukan para pengelola PKBM antara lain memanipulasi data siswa program belajar di PKBM. Bahkan ada data siswa yang dicomot dan digunakan sebagai laporan ke pemerintah demi mendapatkan anggaran, padahal siswa tersebut tidak pernah belajar di PKBM tersebut.


"Jelas ini pelanggaran hukum," tegas Edi Sutiyo dalam keterangannya, Kamis (29/10).

Ia menjelaskan, praktik tersebut melanggar UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disesuaikan melalui UU No. 1 Tahun 2026, yakni:


*1. Pasal 67 ayat 3 UU PDP:* Setiap orang yang sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta.


*2. Pasal 67 ayat 1 UU PDP:* Sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.


*3. Pasal 68 UU PDP:* Sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar.


Selain UU PDP, juga berpotensi melanggar UU ITE:

*- Pasal 35 UU ITE:* Memanipulasi informasi elektronik agar seolah-olah otentik diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.

*- Pasal 32 UU ITE:* Sengaja mengubah data elektronik milik orang lain tanpa hak diancam pidana 8 hingga 10 tahun.


Selain modus data fiktif, Edi juga menyoroti adanya pengelola atau pimpinan PKBM yang merangkap jabatan sebagai guru atau kepala sekolah negeri. Hal ini jelas melanggar larangan rangkap jabatan ASN berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023.


"Rangkap jabatan akan menimbulkan konflik kepentingan terkait Dapodik, sehingga pelanggaran ini akan merujuk kepada sanksi administratif hingga disiplin ASN," ujarnya.


Lebih jauh, Edi menegaskan praktik tipu-tipu tersebut telah dengan terang benderang melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3.

"Dugaan pelanggaran tersebut juga mengingkari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," pungkasnya.(Red)


Editor : Dody

Lebih baru Lebih lama
RUANG IKLANIKLAN TENGAH
RUANG IKLANIKLAN BAWAH