SUMEDANG|| Pemburufakanusantara.asia – Program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) di sejumlah daerah diduga banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan dimanipulasi dalam pelaksanaannya. Kamis 8/10/2026
Kasus tersebut banyak terjadi di desa-desa di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Kabupaten Sumedang, hal serupa juga terlihat dengan banyaknya desa yang dalam praktiknya menyimpang, bahkan diduga terjadi tindak pidana.
Ketua Umum SIMPE Nasional dan Pembina Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia, *Edi Sutiyo, S.H.,* saat dimintai tanggapannya mengatakan program Ketahanan Pangan tersebut sangat rawan korupsi dalam praktiknya.
"Ada beberapa modus yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa. Semisal pengadaan usaha peternakan ayam petelur, peternakan kambing, budidaya ikan. Prinsipnya program ini baik, namun sering dimanipulasi," ujar Edi kepada wartawan.
Menurutnya, modusnya beragam. Pelaksanaan seolah-olah dikelola oleh BUMDes, namun faktanya dikelola oleh oknum secara pribadi. Dana yang disetor ke BUMDes kadangkala hanya modus saja. Kemudian jumlah ternak sering tidak ada kesesuaian dengan yang dianggarkan.
"Lemahnya manajemen keuangan sehingga hanya berjalan beberapa waktu saja. Program tersebut akhirnya mati suri dengan alasan mengalami kerugian. Masih banyak lagi contoh kasus yang terjadi," tegasnya.
Edi menjelaskan, jika usaha peternakan tersebut tidak berjalan dikarenakan hewan-hewannya mati, hal itu harus dibuktikan dan melalui pemeriksaan oleh Dinas Peternakan.
"Jangan pihak desa berani menyimpulkan sendiri tanpa ada hasil pemeriksaan dari instansi terkait," katanya.
Lebih lanjut, Edi menegaskan sangat perlu dan wajib dilaporkan kepada Dinas Peternakan atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat jika hewan ternak dalam program ketahanan pangan mati.
Pemeriksaan oleh petugas kesehatan hewan atau dokter hewan berwenang sangat krusial karena beberapa alasan:
*Mengapa Pemeriksaan Dinas Itu Wajib?*
*1. Mencegah Penularan Wabah:* Kematian hewan yang tidak diketahui penyebabnya bisa menjadi indikasi awal penyakit menular strategis atau penyakit zoonosis (menular dari hewan ke manusia) seperti Anthrax, PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), atau Flu Burung. Laporan cepat membantu petugas melakukan isolasi agar penyakit tidak menyebar ke ternak lain di desa.
*2. Keamanan Pangan (Kesmavet):* Bagian dari program ketahanan pangan adalah menjamin pangan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Dinas perlu memastikan bangkai hewan tersebut tidak dikonsumsi, tidak dipotong secara ilegal, atau dijual ke pasar yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
*3. Syarat Administrasi dan Ganti Rugi:* Hewan dalam program ketahanan pangan biasanya dibiayai oleh anggaran negara (Dana Desa, APBD, atau APBN). Kematian hewan harus dicatat dalam Berita Acara Kematian Ternak resmi sebagai bukti pertanggungjawaban agar pengelola tidak dituduh melakukan kelalaian atau penyelewengan. Di beberapa daerah, laporan resmi ini juga menjadi syarat jika ada program kompensasi atau bantuan penggantian ternak dari pemerintah.
"Jika semua prosedur tersebut tidak dilakukan, tentu ini sudah melanggar mekanisme aturan hukum. Maka Kepala Desa sebagai penanggung jawab anggaran wajib diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum," pungkas Edi. **Red**
